Belum lagi jokowi dikabarkan salah satu makanan kegemarannya: rica-rica, SATE JAMU (sate anjing): dan kenyataannya fakta lapangan yang kami dapatkan di solo mengatakan ini benar!! saya rasa ini KEMBALI akan menjauhkan jokowi dari GUBERNUR JAKARTA!!! (ini bukan kampanye hitam! jokowi memang terbukti, akuilah kenapa malu)

(salah satu kejadian yang lucu! saudara @ kartikadjoemadi saja sampai dimarahin semalaman karena tidak memblok akun kami…….., JOKOWI memang takut pada kami! karena kami aktivis jawatengah termasuk solo, yang mengetahui dirinya semengerti mengertinya)

sumber:

http://indonesianote.wordpress.com/2014/04/10/jokowi-koruptor-files/

>>TRANSJAKARTA

>>KERENDAHAN HATI

>>TEROBOSAN ESEMKA

>>DUKUNGAN MAHASISWA SOLO

Kompas Images

Kesiapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi bakal capres PDI-P masih terus mengundang kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa Jokowi adalah politikus kutu loncat karena rekam jejak politiknya. Ada pula yang mafhum.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, berpendapat bahwa kontroversi pencapresan itu hanya bisa diakhiri oleh Jokowi sendiri. Caranya, sebut Siti, Jokowi menyampaikan alasan mendasar dari kesediannya menerima mandat dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menjadi bakal calon presiden dari partai tersebut.

"Sampaikan langsung, dong, ke rakyat, signifikansi, relevansi, serta urgensi pencapresan Jokowi dalam Pemilu 2014. Mungkin saja, kontroversi soal pencapresannya itu serta-merta akan berakhir," ujar Siti kepada Kompas.com pada Selasa (1/4/2014). 

Menurut Siti, pencalonan Jokowi memang tak terbendung, tetapi jangan sampai terkesan "tinggal glanggang colong playu" alias "ngacir begitu saja" tanpa penjelasan kepada konstituen yang membawa Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Jangan sampai ada konstituen yang merasa dikhianati atas pencapresan Jokowi," kata dia.

Siti pun berpendapat, penyampaian tersebut akan meredam upaya lawan politik Jokowi dalam menjadikan beragam kontroversi tersebut sebagai komoditas politik. "Karena dinilai loncat-loncat dalam menjalankan tugas," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo memastikan diri siap diusung menjadi bakal calon presiden dari PDI-P. Kesiapan tersebut disampaikan saat dia blusukan di Rumah Si Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014) siang. 

Dalam kesempatan terpisah, Jokowi menyatakan siap menjelaskan langsung kepada rakyat soal pengusungannya itu. Namun, sampai sekarang penjelasan itu belum terealisasi. [kompas]

Setelah kesuksesan politik pencitraan ala SBY sepuluh tahun lalu, kini muncul politik pencitraan gaya baru. Kali ini melibatkan dukungan masif semua media baik cetak, elektronik, online, maupun sosial.

Adalah jokowi yang digadang-gadang untuk jadi presiden dan diblow-up habis-habisan oleh media-media mainstream. Dukungan secara masif itu bisa dibilang tidak wajar karena jokowi yang adalah seorang muslim justru tidak “laku” di media Islam seperti voa-islam, arrahmah, suara-islam, dll. Bukankah kalau seorang muslim sangat luar biasa dalam memimpin, maka media-media muslim justru akan ikut memberitakannya dengan bombastis? Tapi bukannya diberitakan secara bombastis, jokowi justru diberitakan secara negatif di media-media muslim tersebut.

Keanehan ini ditambah dengan adanya informasi bahwa kebanyakan media mainstream terindikasi dibayar untuk pencitraan jokowi. Menurut informasi, media-media tersebut adalah:

1) First Media Grup (beritasatu1.TV beritasatu .com, suara pembaruan, Jakarta Globe, Suara Pembaruan, The Straits Times, Majalah Investor, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Student Globe, Kemang Buzz, Campus Life, Termasuk Beritasatu FM. First Media Grup adalah milik James Riady (Lippo Grup), konglomerat yang bersahabat baik dgn Bill Clinton dan terlibat Lippo Gate yg terjadi di AS, ketika James Riady cs tertangkap memberikan dana politik illegal jutaan dollar kepada timses capres Demokrat Bill Clinton untuk pemenangan Clinton pada pemilihan Presiden AS. Uang sumbangan James Riady cs itu kemudian terbukti berasal dari China Global Resources Ltd, sebuah perusahaan kedok milik China Military Intelligence (CMI).

2) Media lain yang dikontrak mahal untuk pencitraan palsu Jokowi adalah Detik Grup. Ngakunya milik Chairul Tanjung alias CT, tapi sebenarnya milik Salim Grup. Detik.com Setiap hari, detikcom memuat berita tentang pencitraan palsu Jokowi puluhan bahkan kadang lebih 100 berita. Chairul Tanjung hanya dipinjam nama dan bertindak untuk dan atas kepentingan Antony Salim (Salim Grup).

3) Kompas /Gramedia Grup memang tidak segila detikcom siarkan Jokowi, tapi tetap punya KANAL BERITA KHUSUS untuk mempromosikan Jokowi dan Ahok. Diprediksi menjelang masa pilpres 2014, Kompas dan Gramedia Grup akan habis – habisan mendukung Jokowi – Ahok karena sejalan dengan misi medianya, pelemahan Islam di Indonesia.

4) Jawa Pos Grup. Tidak melibatkan semua media milik Dahlan Iskan yang jumlahnya 185 TV, Koran, Online media, dll itu. Sekitar 40% JawaPos Grup dikontrak. Namun, dipastikan jika Dahlan Iskan mau sebagai capres, Jawa Pos Grup tidak akan terlalu mendukung Jokowi kecuali mendapat permintaan khusus dari Chairul Tandjung, tokoh yang merekomendasikan Dahlan Iskan ke Presiden SBY untuk ditunjuk sebagai Menteri BUMN tahun 2011 lalu.

5) Yang paling gencar jilat Jokowi adalah Koran Rakyat Merdeka. Ada saja berita (palsu) istimewa tentang Jokowi. Kontraknya puluhan Milyar.

6) Tempo (majalah dan Online) adalah media pelopor yg orbitkan Jokowi dengan penghargaan “10 Tokoh Terbaik (penghargaan abal-abal), hanya karena bisa pindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL), itu pun dilakukan setelah hampir setahun bolak balik mengunjungi dan mengundang PKL makan bersama. Fakta terakhir, PKL Solo kembali ke lokasi awal sebelum pindah karena di tempat baru dagangan mereka tidak laku.

7) Tribunnews Grup (Bosowa dan Kompas) juga dikontrak untuk pencitraan palsu Jokowi. Demikian juga Fajar Grup (Alwi Hamu / Dahlan Iskan). Alwi Hamu juga merupakan patner bisnis Dahlan Iskan di media dan PLTU Embalut, Kaltim yang sarat korupsi itu.

8) Metro TV, tidak tahu sekarang dibayar berapa untuk kontrak pencitraan palsu Jokowi sampai 2014. Tapi saat Pilkada DKI puluhan Milyar. Sejak dapat bisnis iklan dari Konglomerat – konglomerat pendukung Jokowi, Metro TV jadi corong nomor satu Jokowi, disamping jadi corong kampanye dan pencitraan Dahlan Iskan yang memberikan kontrak iklan luar biasa besar dari BUMN – BUMN kepada Metro TV.

9) SCTV grup. Pemiliknya Edi dan Popo Sariatmadja malah menjadi cukong utama. Koordinator media pencitraan Jokowi, membantu James Riady. Dukungan promosi dan kampanye yang diberikan untuk Jokowi gratis alias tanpa bayaran, meski diduga sebenarnya sudah mendapatkan imbalan dari dana pemenangan Jokowi yang telah terkumpul puluhan triliun dari sumbangan para konglomerat hitam Indonesia.

10) Media raksasa lain seperti Vivanews grup (TV One, ANTV, Vivanewscom dll) milik Bakrie meski kontrak dgn Cukong Jokowi tapi porsinya kurang dari 30%, dan masih melihat perkembangan situasi dan kondisi politik nasional mengingat Aburizal Bakrie masih berstatus Ketum Golkar dan kandidat capres.

11) Selain media cetak, televisi mainstream, sosial media seperti twitter, facebook, kaskus dll juga dikontrak khusus. Lihat saja di sini. Bahkan di twitter juga mulai ada akun relawan yang berusaha menjelaskan dengan kata-kata manis mengenai tingkah-polahnya yang anomali pada tiap akun yang berkomentar negatif. Rumornya ia memiliki buzzer sebanyak 1500-2000an yang mengelola lebih dari 10.000 akun sosial media . Buzzer adalah semacam pasukan bayaran online, yang siap menjaga reputasinya di internet dengan cara menyusup di berbagai forum dan kolom komentar untuk mendongkrak citranya. Para buzzer bayaran ini akan berkomentar positif tentangnya dan menyerang habis-habisan mereka yang tidak melihatnya sebagai “dewa”. Dulu waktu pilkada DKI, selain orang-orang yang permanen kelola akun untuk pencitraan Jokowi, dibentuk juga Tim Jasmev. Puluhan Milyar biayanya. Lihat gambar yang sempat diambil saat pemilukada DKI lalu ini:

Banyak akun palsu pembela Jokowi di sosial media. Untuk mendeteksi akun pembela Jokowi palsu tidak sulit. Salah satunya, banyak hal yang disampaikan sangat tidak masuk akal.

Begitu disampaikan Praktisi Teknologi Informasi, Chafiz Anwar, ketika dihubungi wartawan, Jumat (1/11/2013).

Chafiz mengatakan ciri-ciri akun palsu yang digunakan, segi jumlah komentar melalui media sosial yang serentak menyerang ataupun membela Jokowi. Padahal, hal itu tidak mungkin dilakukan pemilik akun asli secara bersamaan.

“Tidak mungkin komentar ribuan sekaligus dilakukan oleh pemilik akun asli,” katanya.

Ciri lainnya yang juga mudah dianalisa, menurut Chafiz, adalah dengan membandingkan jumlah pembaca dan jumlah komentarnya. Untuk masalah Jokowi misalnya jika ada yang mengkritiknya di sebuah media online dan kemudian langsung ada serangan dari ribuan orang seperti itu pernah dialami terakhir oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf dan itu bisa ditegaskan kepalsuannya.

“Coba saja bayangkan berita yang mengkritik di sebuah media online itu. Baru beberapa saat tayang langsung yang komentar ribuan, itu sangat tidak mungkin. Kalau bukan sebuah tim yang mengerjakannya yang bisa saja terdiri dari puluhan orang,” tambahnya.

Yang paling mungkin kata dia lagi, yang baca satu orang tapi orang ini memegang ratusan akun. Hal ini bisa dilihat jelas dari komentar-komentar pendukung Jokowi.

Ciri lainnya yang juga bisa diliat adalah ketidakjelasan identitas para pemain akun ini. Biasanya mereka kata Chafiz, menggunakan nama-nama palsu dan foto-foto palsu atau menggunakan gambar kartun.

“Yah satu orang kan gak mungkin punya 10 akun dengan nama sama dan foto yang sama.Sementara dari mereka satu orang minimal bisa memiliki 100 akun,” kata Chafiz.

Mereka jelasnya lagi menggunakan mesin pendeteksi dengan keyword-keyword tertentu.

“Misalnya kalimat Jokowi belum pantas jadi presiden.Mesin mereka ini berjalan seperti halnya mesin pencari google,begitu mesin mendeteksi ada kalimat atau kata tertentu yang dimasukkan,mereka akan bergerak cepat dan membalas kalimat-kalimat tersebut,” tegasnya.

Terakhir dirinya mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing dengan settingan provokasi maupun ajakan yang mereka mainkan,karena itulah tujuan mereka. Masyarakat jangan sampai terperdaya oleh provokasi mesin yang mereka mainkan.

“Pilih saja dengan cerdas dengan menelusuri rekam jejak para kandidat calon presiden.Jangan percaya dengan permainan seperti ini,”tandasnya.

Tanggapan Raden Nuh (Pencetus Akun Twitter AntiKorupsi @Triomacan2000)

Dihubungi via telepon Rabu, 29 Januari 2014, Raden Nuh yang sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, memberikan jawaban atas pertanyaan kami sebagai berikut :

Tanya :

“Apa pendapat Anda dengan semakin terbongkarnya agenda tersembunyi pihak asing yang gencar promosikan Jokowi sebagai capres ?”

Raden Nuh :

“Bagus ! Rakyat harus diberitahu sebenar – benarnya dan selengkap – lengkapnya mengenai siapa Jokowi sesungguhnya, apa agenda pribadi dan agenda asing, dan terpenting apa maksud dan tujuan sebagian pengusaha besar Tionghoa yang semua bersatu padu mendukung pencapresan Jokowi dengan segala cara, daya, bantuan jaringan media media dan bantuan dana. Rakyat harus disadarkan betapa bahaya bagi bangsa dan negara jika Indonesia dipimpin oleh seorang presiden boneka. Presiden yang tunduk dan patuh pada perintah dan keingan tuannya, para pengusaha besar tionghoa, yang selama ini dikenal sebagai perusak dan pencuri kekayaan negara. Maksud saya para pengusaha tionghoa pendukung Jokowi itu lho, bukan semua pengusaha Tionghoa. Masih banyak pengusaha Tionghoa yang merah putih, nasionalis, berjiwa raga Indonesia.”

Tanya : “Apakah Anda masih memantau twit dari akun @Triomacan2000 sejak Anda tinggalkan lebih setahun lalu? Bagaimana Anda menilai kualitas dan tema – tema besar yang diangkat akun itu?”

Raden Nuh :

“Praktis sejak saya tidak aktif lagi kelola akun @Triomacan2000, saya jarang memperhatikan twit – twit mereka. Saya hanya lihat jika ada teman yang infokan sesuatu yang menarik atau bikin gempar publik. Sering juga memantau kalau ketika baca koran atau nonton TV. Terakhir saya menonton acara Metro Realitas yang berjudul Kicauan Akun Hantu Triomacan2000, geli rasanya. Kok media sebesar dan sekaliber Metro TV mau menyiarkan tayangan acara yang sangat kentara pesanan dan sangat dangkal investigasinya.

Tanya :

“Bagaimana tanggapan Anda mengenai banyaknya media yang memuat berita pencitraan Jokowi ?”

Raden Nuh :

“Pertama, sudah pasti saya sangat prihatin. Kenapa media massa kita terlalu mudah dan murah menjual idealisme, membohongi rakyat, membodohi pembaca atau penontonnya. Media memang membutuhkan income untuk menutupi biaya operasional dan mencari keuntungan, tetapi apa yang kita saksikan sekarang sungguh luar biasa memalukan. Seakan – akan tidak ada tokoh lain yang lebih layak dan pantas diberitakan selain Jokowi. Kedua, Media nasional kita sudah menyimpang dari cita – cita awal atau maksud dari pendiriannya, menyampaikan kebenaran dan mencerdaskan bangsa. Saya tidak mempermasalahkan media – media milik konglomerat Tionghoa yang secara masif dan kontiniu mengiklankan Jokowi. Mereka memang mau menjadikan Jokowi sebagai presiden boneka, mereka mau melemahkan Indonesia melalui Jokowi. Ketiga, Kita tahu deh, siapa Jokowi itu sebenarnya. Ratusan walikota dan belasan Gubernur di Indonesia punya kemampuan dan integritas jauh di atas Jokowi. Faktanya Jokowi hanya kelihatan bagus karena setiap hari selama dua tahun ini, media bayaran dan milik pengusaha Tionghoa mempromosikan dia besar – besaran. Ini sangat berbahaya.

Tanya :

“Kenapa sangat sedikit tokoh yang berani berkomentar negatif tentang Jokowi?”

Raden Nuh :

“Fenomena ini memang menyedihkan, sangat menyedihkan. Sebagaian besar para tokoh bangsa kita takut berpendapat melawan arus utama opini. Takut tidak populer atau dikecam oleh pendukung -pendukung Jokowi yang terorganisir dan memang dibayar serta ditugaskan untuk menjaga citra Jokowi. Mereka melihat betapa kasihannya tokoh tertentu yang berani mengkritik Jokowi melalui media. Kontan mereka dicerca, dihina, dibully, malah ada yang dicaci maki oleh pendukung jokowi yang sebenarnya adalah bagian dari timses Jokowi. Namun, sayangnya, ketakutan para tokoh ini tidak boleh diikuti oleh para akademisi yang memiliki dasar akademis atau kajian ilmiah jika mereka mau mengungkapkan konspirasi besar dibalik pencitraan palsu Jokowi atau jika mereka mau menilai Jokowi dengan dasar penelitian dan studi yang kuat. Akademisi kan tidak boleh bohong, mereka harus mengatakan apa adanya. Jika Jokowi memang gagal, tak layak jadi gubernur, ya mereka harus berani mengatakannya kepada rakyat Jakarta. Kenapa harus sungkan ?”

Selengkapnya dari sumber 

image by sayangi.com

Bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo mengatakan ada kemungkinan pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait beredarnya iklan 'Kutagih Janjimu' di stasiun televisi tertentu.

"Kemungkinan tindakan hukum dipikirkan. Baru diurus tim kita," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini di kawasan Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (29/3/2014).

Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini juga telah mengetahui, bahwa stasiun televisi tertentu ini telah mendapatkan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dengan teguran yang telah dilayangkan KPI, Jokowi mengatakan pihaknya kini masih mendiskusikan langkah apa yang akan diambil PDI Perjuangan terkait iklan tersebut.

"Selasa mungkin kita putuskan. Yang pertama, negative campaign dan kedua, tidak izin wajah saya dipakai," ucap Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPI melalui koordinasi dengan Bawaslu dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) melayangkan teguran terkait isi pesan iklan 'Kutagih Janjimu'.

Ada 3 pelanggaran dalam iklan itu, yakni bermuatan serangan politik, tidak mendapatkan izin menggunakan wajah Capres PDI P Jokowi, dan nama pemasang iklan tidak tercantum dengan jelas. [tribunnews.com]

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin warga yang tinggal di bantaran waduk dan sungai tidak menolak jika direlokasi. Menurutnya, hanya pemilik kontrakan dan rumah yang menolak direlokasi.

Karena itu, tahun ini ia akan merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. "Saya terinspirasi dengan film Al Capone yang kejar mafia. Nah, kita kejar pajaknya," kata Ahok di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara, Kamis (30/1).

Ahok mengungkapkan, cara merelokasi pemilik rumah di bantaran waduk dan sungai adalah dengan menekan pajak. Ia yakin mereka tidak membayar pajak kepada Pemprov DKI Jakarta. Ia akan mengenakan pajak 30 persen.

Namun untuk realisasinya masih harus menunggu kesepakatan dengan Dirjen Pajak. Karena Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat akan melaksanakan perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dirjen Pajak. Hal itu sebagai upaya menghilangkan permukiman salah peruntukan tersebut.

"Orang miskin sewa rumah di situ. Ada bos-bosnya. Kami akan kejar pajak, pemberi sewa kalau ngotot bilang sudah puluhan tahun tinggal, harus bayar pajak 30 persen. Tidak mau? Pidana," tegas Ahok.

Ia tak takut jika mereka menyewa jasa preman untuk menolak penertiban yang dilakukan Pemprov DKI. "Ini akan kita kejar, kami tidak kejar preman Anda tapi pajak Anda," ujarnya. [merdeka]

cahaya reformasi image

"Blusukan" berasal dari kata dasar "blusuk" yang berarti masuk dalam bahasa jawa. Jika kegiatan ini dilakukan beberapa kali atau berulangkali, biasanya kata ini diulang seperti; "blusak-blusuk". Ini hampir sama dengan kata "ganti", jika dilakukan berulangkali menjadi "gonta-ganti" atau "balik" menjadi "bolak-balik".

Jika kata "blusuk" ini diposisikan sebagai kata benda, maka kata ini akan mendapat akhiran "-an" menjadi "blusukan", adalah sebuah istilah untuk menggambarkan sebuah kegiatan memasuki ke suatu tempat, kemudian keluar lagi, dan masuk lagi, atau bisa diistilahkan "keluar-masuk."

Namun demikian ada kekhususan dalam penggunaan istilah "blusukan" ini. Kegiatan keluar masuk ke tempat-tempat yang umum atau tempat mewah tidak bisa kita menggunakan istilah "blusukan." Lebih tepatnya, "blusukan" diartikan sebagai kegiatan keluar masuk ke tempat-tempat yang jarang dilewati atau didatangi orang, seperti hutan, sawah berlumpur, kampung-kampung, dan lain sebagainya.

Sebagai orang jawa, saya sendiri sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Sewaktu kecil, dengan teman sebaya saya terbiasa melakukan "blusukan" ke sawah-sawah berlumpur dan sungai-sungai di tengah hutan untuk mancing ikan atau belut.

Akhir-akhir ini istilah "blusukan" menjadi begitu populer setelah Jokowi, gubernur DKI juga menggunakan istilah "blusukan" saat melakukan peninjauan secara langsung ke warganya. Terlepas apakah hal ini hanya sebuah pencitraan atau bukan, penggunaan istilah "blusukan" oleh Jokowi sudah pada tempatnya. Kegiatan peninjauan yang dilakukan oleh Jokowi mulai dari kampung-kampung kumuh, tempat-tempat pembuangan sampah, sungai-sungai yang telah tercemar, bahkan sampai masuk ke gorong-gorong untuk melihat secara langsung pipa-pipa saluran air di tengah kota.

Namun ada juga pihak yang mendefenisikan "blusukan" ini sebagai sebuah cara oleh pejabat untuk melakukan pencitraan (seolah pro rakyat). Ini sama sekali tidak berkaitan dengan pejabat atau bukan, pro rakyat atau tidak. Semua orang bisa melakukan blusukan ke mana saja dia suka, seperti pernah saya lakukan waktu kecil tadi. [tresno legowo]

KOMPAS IMAGES

Kata "blusukan" menjadi populer sejak Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta. Aktivitasnya ke luar masuk kampung di Ibu Kota pada awal masa jabatannya mendapatkan sorotan media. Apa yang dilakukan Joko Widodo alias Jokowi dianggap tak biasa. Sejumlah komentar dan penilaian pun dilayangkan terhadap hobi blusukan Jokowi. Nama Jokowi pun menjadi populer di antero Tanah Air. Bahkan, dalam sejumlah survei, ia menjadi kandidat calon presiden terkuat saat ini. 

Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Marzuki Alie menilai, Jokowi melambung karena peran media. 

"Seperti nama Jokowi, media itu kan ke mana-mana beritain Jokowi. Ini yang memengaruhi masyarakat di daerah, padahal mereka tidak kenal Jokowi. Saya sempat tanya kenapa warga di daerah itu suka Jokowi? Mereka bilang karena media, padahal mereka tidak tahu apa prestasinya Jokowi," ujar Marzuki saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Senin (6/1/2014).

Selain terbantu oleh publikasi media, Jokowi, kata Marzuki, juga memiliki ruang untuk melakukan "hobi" blusukan-nya. Marzuki mengatakan, di Jakarta, Jokowi bisa dengan leluasa melakukan blusukan dan jarang berada di kantor. Tugas manajerial, sebut Marzuki, lebih banyak dilakukan oleh wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, menurutnya, blusukan ala Jokowi ini tidak bisa leluasa dilakukan di daerah lain yang kepala daerah di tingkat kabupatennya berasal dari berbagai partai politik. 

"Jokowi, di Jakarta bisa blusukan karena wali kotanya dia yang menentukan. Di daerah, bupati dan wali kotanya beragam warna, beda dengan Jakarta. Jadi, untung dia, punya ruang," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Jika Jokowi menjadi presiden, Marzuki mengaku tak bisa membayangkan jika kader PDI Perjuangan itu tetap melakukan aktivitas blusukan-nya. 

"Memang kalau jadi presiden bisa begitu blusukan? Misalnya, pas pagi berangkat ke Papua, terus pindah lagi ke Kalimantan. Terus blusukan di sana. Hasilnya apa?" kata Marzuki.

Ia mengatakan, pemimpin itu sama seperti dokter. Dokter yang hebat, ujar Marzuki, adalah dokter yang bisa mendiagnosis dengan tepat sebuah gejala penyakit sehingga obat yang diberikan pun mujarab. Pemimpin juga harus mengerti persoalan, memiliki gagasan dan komitmen.

"Yang paling penting adalah blusukan pikiran, bukan fisik," kata Marzuki. [kompas]

Gubernur DKI Jokowi serius dengan peraturan PNS DKI dilarang ke kantor dengan menggunakan motor dan mobil pada Jumat di minggu pertama. Jokowi akan merampungkan peraturan tersebut.

"Siang ini baru difinalkan, apakah bisa dilaksanakan atau tidak untuk besok. Tapi itu harus tetap jalan karena itu kan harus memulai yang kecil," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2014).

Jokowi menyarankan PNS DKI menggunakan transportasi umum atau naik sepeda. Dia juga sedang mengatur frekuensi pemberlakuan peraturan tersebut.

"Mungkin itu akan sebulan sekali, dua kali, empat kali, atau mungkin setiap hari," kata mantan Walikota Solo ini.

Suami Iriana ini sudah memberi contoh kepada PNS DKI saat dia berangkat ke kantor naik sepeda setiap Jumat. Hal itu sudah rutin dilakukan pria penyuka kucing ini.

"Saya saja kan setiap Jumat sudah 2 bulan ini naik sepeda," kata Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini.

Jokowi rencananya akan menerapkan peraturan tersebut mulai 3 Januari 2014 besok. Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI No 150 tahun 2013, yang ditandatangani pada 30 Desember 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Jokowi menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya.

Namun demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi ambulans, pemadam kebakaran, patroli jalan raya, penanggulangan bencana, Satpol PP, pompa banjir, penyiraman tanaman, pengangkut sampah, pengangkut air kotor, perpustakaan keliling, operasi yustisi, bus antar jemput pegawai, dan kendaraan bermotor lainnya untuk pelayanan masyarakat.

"Bagi PNS yang melanggar, akan dikenakan sanksi hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tutur Jokowi. [detik]

Perayaan Tahun Baru bagai virus yang menyebar di kota-kota besar. Dengan kekhasannya sendiri, kota-kota besar itu menggelar pesta rakyat untuk menyambut tahun 2014 yang sudah di depan mata. Cuaca yang kurang bersahabat sepertinya tidak akan mengganggu pesta akbar ini.

Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Bali, dan Balikpapan sudah bersiap menggelar acara luar biasa untuk bersukaria bersama warganya.

Untuk keperluan ini, hampir semua kota menggelar malam tanpa kendaraan (car free night) agar warga bisa bersukaria tanpa terganggu asap dan suara kendaraan bermotor.

Selain itu, warga diminta tidak melakukan konvoi berkeliling kota dengan kendaraan bak terbuka atau naik ke atap kendaraan. Jika tetap dilakukan, mereka akan ditindak.

Polisi juga akan mencegah truk, trailer, dan angkutan barang lain yang hendak masuk ke Jakarta.

Warga Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang yang ingin merayakan Tahun Baru di Jakarta diimbau untuk menggunakan kendaraan umum, seperti kereta komuter, yang akan beroperasi 24 jam.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendirikan 12 panggung di sepanjang Jalan MH Thamrin-Jalan Sudirman dari Gedung Indosat hingga Dukuh Atas, yaitu di Balai Kota, Silang Barat Daya Monas, Bank Indonesia, Wisma Mandiri, Gedung Jaya, Jalan Sunda, EX Center, Hotel Pullman, Bundaran HI, Jalan Pamekasan, Gedung UOB, dan Stasiun Dukuh Atas.

Panggung-panggung itu akan menyajikan hiburan tradisional dan modern. Tak ketinggalan acara kirab budaya, karnaval pelajar, drum band, pentas seni, dan artis Ibu Kota juga ada.

Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, berencana memulai pesta kembang api pada pukul 18.00. Pesta ini akan dipusatkan di kawasan Lapangan Simpang Lima, Semarang.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, kegiatan serupa dalam menyambut Tahun Baru juga berlangsung di halaman Balai Kota Semarang. Acara di Balai Kota ini merupakan acara ”Guyub, Gayeng, Seneng Bersama”, yang akan menampilkan pergelaran seni dan budaya Kota Semarang.

Menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Semaran Achyani, pesta kembang api akan berlangsung pukul 18.00 hingga pukul 01.00.

Di kawasan Pantai Kuta (Bali) juga akan diselenggarakan malam tanpa kendaraan selama 14 jam. ”Akses menuju pantai ditutup bagi kendaraan mulai pukul 16.00 (hari ini) dan akan dibuka lagi pada Rabu (1/1) pukul 06.00,” kata Kepala Kepolisian Sektor Kuta Komisaris Nyoman Resa.

Selain khusus pejalan kaki, polisi dan tokoh adat setempat memberikan kelonggaran mengenai kembang api. Mereka sepakat membebaskan masyarakat menyalakan kembang api dengan ukuran 1 inci hingga 2 inci. ”Ukuran 2 inci sampai 8 inci harus mengajukan izin ke polisi,” kata Resa.

Pemerintah Kota Bandung menyambut malam pergantian tahun dengan meluncurkan bus wisata, pesta kuliner, dan berbagai kegiatan kesenian yang dipusatkan di Jalan Dago.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan memasang panggung-panggung kesenian baru saat penutupan jalan oleh pihak kepolisian mulai pukul 18.00. ”Acaranya akan dimulai pukul 20.00. Pemkot akan menghadirkan car free night tahun ini yang berbeda jika dibandingkan dengan tahun lalu,” ujar Ridwan.

Di Bekasi, pesta Tahun Baru juga akan dilangsungkan dengan meriah. Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Bekasi Maria Ulfa mengungkapkan, kesenian yang akan tampil antara lain topeng dan pantun Bekasi serta pencak silat. Ada pula barongsai dan reog ponorogo. Penampilan ini disuguhkan oleh sanggar-sanggar seni dan pelajar.

Wali Kota Rahmat Effendi bersama jajaran musyawarah pimpinan daerah akan menyapa warga dan hitung mundur bersama yang diakhiri dengan ledakan kembang api sebanyak 1.650 kali.

Sementara itu, mal dan hotel juga ikut menggelar acara spesial Tahun Baru. Central Park, Margocity, Summarecon Bekasi, misalnya, akan menggelar pesta kembang api. Hotel Mulia Senayan akan menampilkan Patrizio Buanne.

Tanpa kembang api

Jika banyak kota akan menggelar pesta rakyat dengan kembang api, Kota Surabaya justru tidak akan menyalakan kembang api. Tahun Baru bukan berarti waktu untuk berpesta, hura-hura, apalagi menghamburkan uang rakyat untuk membeli kembang api hingga ratusan juta rupiah. Pergantian tahun adalah momen refleksi untuk terus memupuk semangat bekerja keras demi kemajuan masyarakat.

Itulah konsep Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (52) dalam memaknai pergantian tahun 2013-2014. Baginya, pesta Tahun Baru berarti pesta yang harus dinikmati oleh rakyat, tanpa merugikan rakyat itu sendiri dan tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. ”Pesta Tahun Baru harus menguntungkan atau memberi manfaat dengan menjadikan rakyat lebih produktif,” kata dia.

Pemkot Surabaya hanya akan menutup jalan protokol dan mengerahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berpameran. Mereka diberi kesempatan mempromosikan produk unggulan masing-masing untuk menjaring pembeli. Pameran ini diharapkan juga menjadi media untuk memperluas jaringan dagang.

”Agar pesta Tahun Baru lebih semarak serta meriah, kami akan mengerahkan pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mengadakan pergelaran tari,” ujar Risma.

Sementara itu, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berpotensi terjadi di kawasan Jabodetabek dari 30 Desember 2013 hingga 2 Januari 2014.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga mengeluarkan peringatan dini mewaspadai kemungkinan hujan deras disertai angin kencang dan petir untuk kawasan Jabodetabek memasuki tanggal 1 Januari 2014. [kompas]

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama setuju identitas agama tak perlu dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pernyataan Ahok itu mendapat reaksi keras dari Front Pembela Islam (FPI). 

"Itu goblok, asal jeplak dan sesuka bacotnya dia (Ahok) saja," ujar Juru Bicara FPI, Munarman, Selasa (17/12).

Menurut Munarman, komentar Ahok tersebut semakin menunjukkan sikap arogansi pria kelahiran Bangka Belitung itu. "Pernyataannya itu semata-mata buat menunjukkan arogansinya saja," katanya.

Bukan hanya itu, Munarman juga mengecam Ahok terkait pernyataannya yang menyebut identitas agama seseorang di KTP tidak menjamin seseorang melakukan tindakan korupsi.

"Itu goblok, masa menghubungkan kolom agama di KTP dengan praktik agama seseorang. Dia tidak paham dan tidak mengerti tentang demokrasi berarti," tegasnya.

Terkait persoalan ini, ia meminta Ahok jangan terlalu banyak berkomentar di media massa, tapi fokus mengurus membenahi Ibu Kota.

"Ahok lebih baik kerja, jangan terlalu banyak komentar di media massa," pungkasnya.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku setuju dengan wacana pengapusan identitas agama di kolom lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diwacanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ahok menilai, seluruh negara di dunia tidak memasukan kolom agama kartu identitas warganya. Termasuk negara Malaysia yang dikenal fanatik dengan faham agama Islam.

"Kalau menurut saya pribadi, saya enggak suka ada itu (status agama), bodo amat. Untuk apa mencantumkan agama anda di KTP?" kata Ahok. [merdeka]