Kepala Polres Kota Depok Komisaris Besar Achmad Kartiko mengungkapkan, pihaknya telah menahan lima anggota Front Pembela Islam (FPI) Depok. Kelimanya ditangkap karena diduga menyerang sebuah toko di Cimanggis, Depok. 

"Penangkapan kami lakukan pada 30 Desember 2013 atas tindakan premanisme dan meresahkan masyarakat," kata Achmad, Rabu, 1 Januari 2014. 

Kelima tersangka adalah MMA, DH, AW, F, dan R. Mereka mendatangi toko pelapor lalu merusak dan mengacak-acak. Tindakan itu dimaksudkan sebagai razia minuman keas jelang perayaan malam pergantian tahun.

"Mereka terjerat Pasal 335 KUHP atas dasar laporan dari masyarakat," kata Achmad sambil menambahkan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 4.500.

Menurut Achmad, FPI atau organisasi masyarakat mana pun tidak memiliki kapasitas untuk melakukan razia. Jika mereka menemukan sesuatu yang melanggar hukum, mereka harus berkoordinasi dengan kepolisian. "Tak ada istilah razia. Ini premanisme," katanya.

Ketua FPI Depok Habib Idrus Al-Gadri membenarkan penahanan yang dialami lima anggotanya itu. Dia sendiri menilai penangkapan dan penahanan yang dilakukan tidak tepat. "Kami akan berunjuk rasa menuntut Kapolresta Depok Achmad Kartiko mundur karena tidak menegakkan hukum yang benar, dan meluasnya perdagangan miras," katanya. [tempo]

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama setuju identitas agama tak perlu dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pernyataan Ahok itu mendapat reaksi keras dari Front Pembela Islam (FPI). 

"Itu goblok, asal jeplak dan sesuka bacotnya dia (Ahok) saja," ujar Juru Bicara FPI, Munarman, Selasa (17/12).

Menurut Munarman, komentar Ahok tersebut semakin menunjukkan sikap arogansi pria kelahiran Bangka Belitung itu. "Pernyataannya itu semata-mata buat menunjukkan arogansinya saja," katanya.

Bukan hanya itu, Munarman juga mengecam Ahok terkait pernyataannya yang menyebut identitas agama seseorang di KTP tidak menjamin seseorang melakukan tindakan korupsi.

"Itu goblok, masa menghubungkan kolom agama di KTP dengan praktik agama seseorang. Dia tidak paham dan tidak mengerti tentang demokrasi berarti," tegasnya.

Terkait persoalan ini, ia meminta Ahok jangan terlalu banyak berkomentar di media massa, tapi fokus mengurus membenahi Ibu Kota.

"Ahok lebih baik kerja, jangan terlalu banyak komentar di media massa," pungkasnya.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku setuju dengan wacana pengapusan identitas agama di kolom lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diwacanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ahok menilai, seluruh negara di dunia tidak memasukan kolom agama kartu identitas warganya. Termasuk negara Malaysia yang dikenal fanatik dengan faham agama Islam.

"Kalau menurut saya pribadi, saya enggak suka ada itu (status agama), bodo amat. Untuk apa mencantumkan agama anda di KTP?" kata Ahok. [merdeka]