Ketua Majelis Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Amien Rais turut menghadiri rapat di rumah Polonia bersama calon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah petinggi partai koalisi lainnya, Selasa 22 Juli 2014.

Namun dalam pertemuan itu hingga konferensi pers, cawapres Hatta Rajasa tak hadir.

Terkait ketidakhadiran Hatta, Amien punya alasan. "Hatta sekarang ada di rumahnya. Tadi Waketum ada di sini, Sekjen juga hadir di sini, sama sajalah. Saya tidak tahu (kenapa tidak hadir)," kata Amien di rumah Polonia, Jakarta.

Amien menegaskan partainya tetap sejalan dengan sejumlah petinggi partai koalisi. Partainya tetap segaris dengan sikap Prabowo, yaitu menarik diri dari proses rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya di Ketua MPP PAN datang atas nama partai. PAN menarik diri sambil meminta KPU melaksanakan tugas sebaik-sebaiknya. Jangan sampai kena pidana kalau mereka main-main dengan amanat rakyat karena rekomendasi Bawaslu tidak digubris," tuturnya.

Amien mengimbau kepada semua pihak agar tidak membuat suasana menjadi panas. Menurutnya, berbeda pendapat dalam menyikapi proses pemilu adalah hal biasa.

"Jadi ini sama-sama anak bangsa tidak usah berpikiran panas yang bisa bikin suasana jadi tambah panas. Biasa berbeda pendapat, asal sama-sama sejuk, nanti akan ketemu solusinya," katanya.

Namun, Amien tetap beranggapan bahwa proses Pilpres kali ini tidak berjalan jujur dan terjadi kecurangan secara sistemik.

"Ini (pemilu presiden) curang. Ini pelanggaran luar biasa, pelanggaran sistematik, terstruktur. Ada bukti yang sangat jelas," kata Amien.

source: viva

Kini mulai ramai dibicarakan sebuah lembaga bernama PERSEPI sebagai Auditor beberapa Lembaga Survei yang merilis Quick Count pada Pilpres 2014 ini. Kabarnya sih, Persepi singkatan dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Maaf, soalnya saya kok baru denger nama Persepi saat PILPRES 2014 sekarang ini saja.

Masih menurut kabar, Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk menilai bahwa hasil hitung cepat seharusnya sama meski berbeda lembaga survei. Untuk itu, Persepi akan melakukan audit terhadap metodologi survei yang digunakan.

Saya sempat baca di merdeka.com yang mengabarkan bahwa Persepi telah melakukan audit terhadap lembaga-lembaga survei yang berada dalam naungannya seperti: Cyrus Netwoks, Indikator Politik Indonesia, CSIS, SMRC, dan hasilnya seluruh lembaga tersebut dinyatakan tidak menyalahi aturan dalam metodologi hitung cepat yang digunakan. Kita semua tau bahwa semua lembaga survei ini merilis hasil perhitungan cepat yang hampir seragam.

Bahkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi yang "cerdas" itu mengatakan bahwa proses audit di sidang etik berjalan lancar dan Lembaga surveinya dinyatakan LULUS dalam sidang tersebut..:P

Di luar lembaga-lembaga survei yang tadi disebutkan, ada pula lembaga-lembaga survei yang juga merilis perhitungan cepat pilpres 2014 namun hasilnya berseberangan dengan ke-4 anggota Persepi, salah satunya adalah Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis). Terlepas dari persoalan kredibilitas, lembaga survei ini nampaknya memang bukan anggota Persepi, namun terus dikejar-kejar oleh Persepi (yang bukan siapa-siapanya) untuk di-audit hanya karena hasil hitung cepatnya berbeda.

Saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa dan siapa itu Persepi? Lebih jauh lagi seberapa besar kewenangan yang dimilikinya sehingga merasa seolah telah menjadi "polisi" survei?

Saking penasaran, saya sempatkan googling untuk menemukan website-nya, hasilnya NIHIL kecuali berita tentang audit yang dilakukannya. Saya coba juga untuk mengetikkan di address bar google chrome misalnya; www.persepi.co.id, hasil NIHIL juga. Lalu saya pikir mungkin lembaga ini menggunakan domain com, maka saya ketik lagi di address bar www.persepi.com, eeh google malah memperingatkan bahwa sertifikat keamanan situs tersebut tidak terpercaya dengan tulisan begini:

Tentu saja pandangan saya bisa saja keliru. Oleh karenanya jika temen-temen ada yang kebetulan mengetahui lebih jauh tentang Persepi ini, saya mohon untuk di-share link-nya ya... :D

Terimakasih

Sutrisno

Source: Catatan Facebook

Seperti dikabarkan sebelumnya, Partai Golkar diberitakan ingin mengalihkan dukungannya dari Prabowo Subianto ke pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Atas pemberitaan tersebut, Jokowi-pun menyambutnya dengan gembira. Lalu bagaimana tanggapan Jokowi, capres yang merasa dilirik Golkar?

"Bagus-bagus saja, saya terima saja kalau didukung. Semua yang punya semangat ya ayo," ujar Jokowi di Kantor DPD PDIP Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2014).

Jokowi memberikan sinyal positif pada partai berlambang pohon beringin itu. Gubernur nonaktif DKI Jakarta itu siap menerima Golkar jika memang partai pimpinan Aburizal Bakrie atau Ical itu mau memberikan dukungan resmi padanya demi mewujudkan pemerintahan dan parlemen yang kuat. [liputan6]

Namun kegembiraan tersebut tak berlangsung lama. Pasalnya, Partai Golkar yang tergabung dalam koalisi permanen tersebut telah mempertegas pendiriannya melalui Ketua Dewan Pertimbangannya, Akbar Tandjung.

Akbar mengatakan Golkar siap berada di luar pemerintahan bila akhirnya Prabowo kalah di pemilihan presiden.

"Terlepas siapa yang menang kelihatannya sepakat. Kalau menang sama-sama. Kalau tidak menang sama-sama di luar pemerintahan. Golkar tidak harus berada didalam pemerintahan," kata Akbar ketika dikonfirmasi, Senin (14/7/2014).

Akbar menuturkan Golkar siap berada di luar pemerintahan memperkuat sistem pengawasan. "Kita tidak harus berada di pemerintahan. Itu yang kami sepakati," imbuhnya.

Golkar, kata Akbar, akan menghormati koalisi permanen dimana kesepakatan tersebut berlangsung selama lima tahun. "Itu harus ditandatangani. Kita sudah tetapkan lewat dukungan kepada Prabowo-Hatta," kata Mantan Ketua DPR itu.

Akbar mengatakan koalisi dibentuk bukan hanya untuk kemenangan Prabowo-Hatta tetapi kerja sama di parlemen.

"Ini sudah dimulai secara faktual lewat pembahasan RUU MD3. Karena itu koalisi disepakati secara permanen lima tahun," imbuhnya. [tribunnews]

SEJAK pemerintah menandatangani penyelesaian kewajiban obligor BLBI melalui perjanjian MSAA, MRNIA, dan PKPS, saya sudah mencium banyak hal ketidakberesan. Hal itu disebabkan saya mengetahui adanya manipulasi aset yang diserahkan obligor BLBI ke BPPN.

Bentuk manipulasi itu dimulai dari cara menilai harga aset, kondisi penilaian, dan siapa penilainya. Saat mereka serahkan, sebagian aset yang memang busuk itu dinilai dengan harga tinggi. Dan saat mereka beli kembali melalui berbagai cara, walau dilarang, mereka hargai dengan rendah.

Tentu saja bukan sekadar manipulasi aset, mereka pun tidak menyerahkannya atau menjualnya lebih dulu sehingga tidak termasuk dalam daftar aset yang wajib diserahkan disebabkan oleh kewajiban yang bersangkutan kepada BPPN.

Isu ini menguat disebabkan gagas tentang MSAA dan MRNIA datang dari pihak asing dan karenanya dibuat sebagai dokumen rahasia negara berbahasa Inggris. Saya sendiri mengusulkan, jika memang banyak pihak keberatan, kenapa perjanjian yang merugikan itu tidak dimohonkan pembatalannya di pengadilan. Gugatan-gugatan kritis ini tidak berguna. Pemerintah dan DPR reformasi lebih asyik mengunyah isu reformasi politik dan ekonomi, yang di dalam isu reformasi ekonomi terdapat masalah krusial.

Salah satu isu krusial itu adalah unsur pidana dalam penyelesaian kewajiban obligor. Model penyelesaian kewajiban obligor-obligor itu jelas mengutamakan penyelesaian perdata dan mengabaikan pidana. Karena itu kekuasaan politik waktu menerbitkan Ketetapan MPR, UU Propenas, Inpres agar restrukturisasi ekonomi berjalan sesuai dengan arahan IMF.

Hasilnya adalah tingkat pemulihan restrukturisasi ekonomi yang dilaksanakan BPPN mencapai sekitar 14 persen dari total BLBI Rp144,536 T. Tentu saja orang marah dan terganggu rasa keadilannya. Ini disebabkan dari total penyaluran BLBI tersebut, potensi kerugian negara menurut audit investigatif BPK mencapai Rp 138,442 T atau sekitar 97,78 persen. Sedangkan dari BLBI yang dialihkan menjadi kewajiban Pemerintah, ditemukan penyimpangan sebesar Rp 84,842 T atau sekitar 58,7 prosen. Rasa keadilan masyarakat makin cidera terutama setelah masyarakat menyaksikan, para obligor BLBI itu sebagian besar kembali masuk bagian daftar 40 orang terkaya menurut majalah Forbes.

Dari sinilah orang bertanya-tanya, apakah layak Syafruddin A Temenggung memberikan Released and Discharge (RnD) berdasarkan keputusan Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Megawati waktu itu ?

Sejak 1998/1999 saya menyebutkan, model penyelesaian perdata saja pada BLBI tanpa tambahan tuntutan ganti rugi akan menimbulkan cideranya rasa keadilan masyarakat. Apalagi penyelesaian perdata itu ditutup dengan perjanjian bahwa setelah dianggap lunas, maka Pemerintah menerbitkan surat pembebasan dan pengampunan (released and discharge).

Jika kini KPK mengundang Megawati untuk masalah BLBI, sesungguhnya bukan karena sebabnya BLBI, tapi restrukturisasinya, termasuk penjualan aset, divestasi, dan R n D. Saya sendiri menolak  restrukturisasi perbankan pada bank yang diambil alih dengan cara divestasi. Banyak argumen untuk hal ini yang saat itu di bawah Budiono sebagai Menkeu dan Dorodjatun Kuntjoro-jakti sebagai Menko Perekonomian tidak peduli dengan penolakan tersebut.

Bagi mereka yang terpenting menjalankan perintah IMF yang kemudian IMF sendiri mengakui salah dalam memberikan rekomendasi dan arahan restrukturisasi perkeonomian Indonesia.

Tentu saja pemanggilan Megawati ke KPK soal BLBI menjadi krusial. Karena secara hukum, Megawati sebagai Presiden RI hanya menjalankan TAP MPR, UU Propenas, UU APBN, PP 17/99, Inpres, dan didukung oleh Fatwa MA. Tapi ketika masuk ke persoalan cara-cara merestukturisasi, Megawati memang layak ditanya KPK terutama yang berkaitan dengan unsur pidana penyerahan aset ke BPPN, penjualan aset yang akhirnya dimiliki kembali oleh obligor BPPN, juga kenapa menolak usulan berbagai kalangan bahwa restrukturisasi adalah tidak sekadar menjual aset.

Bayangkan, saat banknya ambruk, pemegang saham membiarkan Pemerintah mengambil alih dan menginjeksi modal dengan surat utang. Tapi setelah bank itu nampak sehat dan menguntungkan, pemegang saham lama membeli kembali bank tersebut. Itu terjadi di era Megawati karena sejumlah Menterinya patuh pada perintah IMF sehingga negara dan akhirnya masyarakat dirugikan berkali-kali.

Selain masalah pidana, untuk kerugian yang antara lain seperti inilah, Megawati perlu ditanya sehingga masyarakat mengerti siapa sebenarnya kelompok masyarakat yang biasa berkuasa di bidang ekonomi namun selalu menimbulkan kerugian material dan penyimpangan konstitusi. Masyarakat berharap pemanggilan ini bukan dalam rangka peningkatan citra KPK, tapi lebih pada keinginan menegakkan keadilan karena dalam R n D sendiri disebutkan peluang pencabutan pembebasan dan pengampunan jika di kemudian hari ditemukan persoalan pidana.

Mudah-mudahan rasa keadilan masyarakat menjadi utuh setelah terkoyak karena 10 tahun kebijakan ekonomi liberal telah memperpuruk perkeonomian bangsa yang berdaulat dan bermartabat.[Ichsanuddin Noorsy]

*Penulis merupakan staf peneliti pusat studi ekonomi kerakyatan (Pustek), mantan wartawan

source: RMOL

Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) TPS 41 telah menyelesaikan pemungutan suara ulang (PSU), Senin (14/7). Suara untuk pasangan Prabowo-Hatta masih tetap menang dalam pencoblosan ulang kali ini.

Lokasi TPS yang berada di Lapangan Perumahan Pondok Ungu Permai RT 01/RW 09 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dihadiri warga sekitar yang ingin menyaksikan penghitungan suara.

Di TPS tersebut, jumlah pemilih yang hadir sebanyak 421 orang dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 739 orang.

Berdasarkan pemungutan suara ulang (PSU), pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebanyak 237 suara atau 56,29 persen sedangkan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memperoleh 184 suara atau 43,71 persen.

Ketua KPPS TPS 41, Aidil Zaimi, membantah pihaknya melakukan perusakan surat suara sebanyak 30 lembar, seperti yang dituduhkan Panwaslu Kota Bekasi.

"Tidak ada persoalan, dengan adanya pemungutan suara ulang ini. Sesuai dengan instruksi KPU kami lakukan pemungutan ulang," ujar Aidil di lokasi.

Pihaknya mengatakan, tidak ada unsur kesengajaan sehingga menyebabkan kerusakan kertas suara yang sah.

Sebelumnya, Panwaslu Kota Bekasi menduga adanya perusakan surat suara sah terhadap perolehan suara Jokowi-JK yang dilakukan dengan sengaja petugas KPPS setempat. Sehingga surat suara tersebut tidak sah, sebanyak 30 surat suara.

Aidil Zaimi mengakui, saat pencoblosan Rabu (9/7) lalu, TPS 41 di tempatkan di dalam rumah yang diklaim sebagai balai pertemuan warga di lingkungan RT 01.

"TPS 41 memang lokasinya berada dalam ruangan di Balai Warga, bukan rumah milik warga. Sudah 15 tahun dijadikan TPS. Tujuannya, agar (pemilih) tidak merasa kepanasan saja," katanya.

Selain Aidil Zaimi, anggota KPPS TPS 41 antara lain Sunaryo, Irwaji Munawir, Pahbi, Hartim, Suwoko, dan Tugianto.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi, Ismail, mengatakan pihaknya masih melakukan kajian terkait adanya dugaan kecurangan yang dilakukan petugas KPPS TPS 41.

"Kami masih mengkaji lebih lanjut, apakah ini merupakan pelanggaran pidana atau tidak. Sore ini, akan diputuskan oleh Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu), apakah memenuhi unsur pidana atau tidak," ujar Ismail.

Dia mengatakan, bila Gakumdu memutuskan telah terpenuhi unsur pidana pelanggaran Pemilu, pihak Panwaslu akan mendorong pihak terkait untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Bila benar terpenuhi unsur pidana, pelaku perusakan surat suara dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

"Terutama diancam dengan Pasal 234 UU No. 42 tahun 2008. Apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak, masih dalam kajian," ujarnya.

Ismail mengatakan, pihaknya bukan menyoroti hasil Pilpres di TPS ini, tapi mengawasi jalannya pemungutan suara yang jujur, adil, dan berkualitas.

source: suaranews

Pengamat Politik UGM, Ari Dwipayana menilai munculnya hasil hitung cepat atau quick count berbeda sudah diperkirkan sebelumnya.

Menurut dia, itu merupakan bagian dari skenario untuk ciptakan opini yang membingungkan masyarakat terkait hasil hitung cepat. "Quick count tandingan akan dimunculkan sebagai tandingan atas hasil hitung cepat yg dimunculkan oleh lembaga survei kredibel," tutur Ari menanggapi munculnya perbedaan hasil hitung cepat Pilpres 2014 yang dilakukan sejumlah lembaga survei, Rabu (9/7). 

Sebanyak enam lembaga survei mengumumkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 versi hitung cepat. Sedangkan, empat lembaga survei lainnya menyatakan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang Pilpres 2014 versi hitung cepat.

''Modus untuk menciptakan quick count tandingan tampak jelas dari kasus tidak digunakannya hasil hitung cepat dari political tracking yang dipimpin Hanta Yudha," cetus Ari. Ia menilai fenomena itu menunjukan tragedi yang menghancurkan independensi dan profesional lembaga survei.

"Lembaga survei dijadikan alat propaganda politik yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah metodologi," tegas Ari. Selain itu, kata dia, upaya untuk memunculkan rilis hitung cepat justru dipakai untuk merancang skenario menyesuaikan hasil real count dengan quick count. 

"Inilah bahaya berikutnya ketika akan muncul fenomena vote trading yang berupaya memanipulasi hasil rekapitulasi suara, baik di tingkat desa maupun kecamatan," cetus Ari.

source: republika

Surat Terbuka Untuk Mas Riri Reza.

Saya ini rakyat biasa mas. Mas ga kenal saya, apa lagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya adalah anak desa yang lahir di Sengkol Lombok Tengah, NTB. Desa tempat saya lahir itu termasuk salah satu desa yang selalu kering saat musim kemarau menjelang. Tanahnya "tersenyum" kalau kemarau,tapi sangat lengket kala hujan menerpa (tanahnya tanah liat).

Tetapi saya tahu mas Riri, dari film-film yang mas sutradarai. Seorang sutradara film terkenal dan sangat idealis. Apa yang telah mas perbuat untuk dunia perfilman yang mati suri sangat saya acungi jempol (four thumbs up for you mas). Tetapi ada satu yang menurut saya agak berlebihan (reaktif) yang ditunjukkan oleh mas Riri dan teman-teman artis yang mendukung Pak Jokowi. O ia mas, saya lupa, saya mendukung Pak Prabowo-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI.

Saya hanya ingin mengingatkan mas Riri dan semua artis yang sudah menyampaikan surat terbukanya kepada Pak Prabowo, tentu tidak elok kalau kita memaksa apa yang kita sangka kebenaran kepada orang lain untuk dianggapnya bahkan dijadikannya kebenaran. Kalau persoalan ilmiah, atau bahasa yang lebih general saya sampaikan, apa saja yang merupakan kreasi dan karya manusia, sejatinya memiliki kelemahan yang nyata. Karena itu, saya sangat menyayangkan apa yang telah mas Riri dan teman-teman artis yang mendukung Pak Jokowi lakukan.

Tentu dalam dunia demokrasi secara umum (dimana politik adalah salah satu bagian didalamnya), setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan apa saja yang menjadi pandangannya, tetapi sekali lagi saya sampaikan, tentu tidak elok kalau apa yang menjadi pandangan kita lantas juga harus menjadi pandangan orang lain. 

Dalam konteks demokrasi, saya mengharapkan kepada mas Riri dan teman-teman artis pendukung Pak Jokowi, untuk tetap tenang melihat kondisi ini. dalam dunia manusia, perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Dalam konteks PEMILU, lembaga resmi yang menentukan siapa yang akan mendapat mandat rakyat adalah KPU. Apakah apabila Pak Prabowo menang berarti tidak sah dan tidak mendapat mandat rakyat??!! jawabannya tentu tidak!! karena siapapun pemenangnya adalah orang yang dipilih oleh mayoritas anak bangsa. 

Karena itulah mas Riri dan teman-teman artis yang mendukung Pak Jokowi, harus tenang dan legowo untuk menunggu hasil resmi yang akan dikeluarkan oleh KPU. Dan siapapun nanti yang menang, sekali lagi adalah presiden kita bersama. Saya juga berharap Pak Jokowi juga harus legowo dan bersikap sebagai seorang negarawan kalau ternyata pada akhirnya nanti, penghitungan resmi KPU memenangkan Prabowo -Hatta.

Salam Hormat Saya

Agus Afandi 

(anak desa dari sengkol, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)

Seperti diberitakan bahwa sebelumnya para artis membuat kumpulan surat terbuka yang diunggah di media sosial di Tumblr.com pada Ahad (13/7). Di antara beberapa nama yang menulis surat itu, antara lain Mira Lesmana, Happy Salma, Nina Tamam, dan Riri Riza.

source: Komen di Republika

Partai Golkar tetap optimistis menatap pencapresan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang elektabilitasnya tak kunjung naik. Golkar bahkan berani mengklaim ketumnya itu yang paling pantas jadi presiden di 2014. 

"Kalau sudut pandang partai saya, Pak Aburizal Bakrie sangat layak jadi Presiden RI," kata Waketum Golkar Agung Laksono usai peresmian gedung Kemenko Kesra 15 lantai di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Namun demikian, menurut Agung, Pilpres masih cukup jauh. Pada saatnya akan muncul capres yang pantas bertarung melawan jagoannya itu.

"Ditunggu saja, kira-kira saat Pemilu Juli nanti siapa yang benar-benar layak," kata Agung.

Lebih dari itu, Agung melanjutkan, Pileg maupun Pilpres memberikan kontribusi signifikan dalam ekonomi rakyat. Salah satunya adalah besarnya belanja politik selama Pemilu.

"Belanja politik yang dimaksud adalah pada saat Pemilu para politikus pasti akan memberikan kontribusi dalam menekan angka kemiskinan melalui belanja peralatan maupun perlengkapan yang digunakan seperti baju partai dan lainnya," kata Agung.

"Ini bisa menambah penghasilan masyarakat khususnya di bidang yang berhubungan dengan kebutuhan peralatan dan perlengkapan politik. Dan semoga saja bisa menekan angka kemiskinan untuk periode tahun ini," pungkasnya. [detik]

KOMPAS IMAGES

Kata "blusukan" menjadi populer sejak Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta. Aktivitasnya ke luar masuk kampung di Ibu Kota pada awal masa jabatannya mendapatkan sorotan media. Apa yang dilakukan Joko Widodo alias Jokowi dianggap tak biasa. Sejumlah komentar dan penilaian pun dilayangkan terhadap hobi blusukan Jokowi. Nama Jokowi pun menjadi populer di antero Tanah Air. Bahkan, dalam sejumlah survei, ia menjadi kandidat calon presiden terkuat saat ini. 

Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Marzuki Alie menilai, Jokowi melambung karena peran media. 

"Seperti nama Jokowi, media itu kan ke mana-mana beritain Jokowi. Ini yang memengaruhi masyarakat di daerah, padahal mereka tidak kenal Jokowi. Saya sempat tanya kenapa warga di daerah itu suka Jokowi? Mereka bilang karena media, padahal mereka tidak tahu apa prestasinya Jokowi," ujar Marzuki saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Senin (6/1/2014).

Selain terbantu oleh publikasi media, Jokowi, kata Marzuki, juga memiliki ruang untuk melakukan "hobi" blusukan-nya. Marzuki mengatakan, di Jakarta, Jokowi bisa dengan leluasa melakukan blusukan dan jarang berada di kantor. Tugas manajerial, sebut Marzuki, lebih banyak dilakukan oleh wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, menurutnya, blusukan ala Jokowi ini tidak bisa leluasa dilakukan di daerah lain yang kepala daerah di tingkat kabupatennya berasal dari berbagai partai politik. 

"Jokowi, di Jakarta bisa blusukan karena wali kotanya dia yang menentukan. Di daerah, bupati dan wali kotanya beragam warna, beda dengan Jakarta. Jadi, untung dia, punya ruang," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Jika Jokowi menjadi presiden, Marzuki mengaku tak bisa membayangkan jika kader PDI Perjuangan itu tetap melakukan aktivitas blusukan-nya. 

"Memang kalau jadi presiden bisa begitu blusukan? Misalnya, pas pagi berangkat ke Papua, terus pindah lagi ke Kalimantan. Terus blusukan di sana. Hasilnya apa?" kata Marzuki.

Ia mengatakan, pemimpin itu sama seperti dokter. Dokter yang hebat, ujar Marzuki, adalah dokter yang bisa mendiagnosis dengan tepat sebuah gejala penyakit sehingga obat yang diberikan pun mujarab. Pemimpin juga harus mengerti persoalan, memiliki gagasan dan komitmen.

"Yang paling penting adalah blusukan pikiran, bukan fisik," kata Marzuki. [kompas]

Slogan politik sangat berhubungan dengan program dan ideologi partai. Karena itu, slogan politik setiap partai harusnya mencerminkan program dan ideologinya. Persoalannya, hampir semua partai di Indonesia tidak punya program dan ideologi yang jelas.

Akibatnya, dalam setiap momentum pemilu, parpol-parpol gagal merumuskan slogan politik yang tepat. Di sana-sini kita melihat baliho Calon Legislatif (Caleg), yang notabene mewakili politik partai masing-masing, tetapi isinya kosong dan tak bermakna.

Kebanyakan slogan-slogan itu disusun dengan kata-kata indah, bombastis, dan mengiba-iba. Tetapi kata-kata itu tidak punya makna dan tidak sanggup menggerakkan massa secara politik. Lihat saja contohnya: jujur, bersih, dan amanah. Slogan ini memang sangat indah, apalagi jika dilaksanakan, tetapi sangat umum, pasif dan abstrak.

Lebih parah lagi, ada banyak caleg yang tidak punya slogan. Tetapi hanya dengan kata mengemis-ngemis dukungan: “Mohon Doa Restu”, “Pilihlah Saya..”, dan lain-lain.

Tidak sedikit pula caleg-caleg yang tidak kreatif langsung mengcopy-paste slogan politisi-politisi terkenal, seperti slogan politik Barack Obama saat kampanye Capres AS: “Yes We Can”. Ada juga yang mengadopsi jingle atau slogan dari merek-merek dagang terkenal. [berdikarionline.com]

Memahami Slogan; "Dukungan Anda adalah Amanat Saya"

Sejak beberapa waktu lalu saya seringkali melihat slogan tersebut di internet, khususnya di media sosial seperti facebook. saking seringnya kalimat itu muncul di hampir setiap tawaran fans page, maka saya sempat mencoba memahami apa kira-kira makna dari slogan tersebut.

Sekilas makna ideal yang (diharapkan untuk) tertangkap adalah: "Dukungan dari Anda (para pemilih) adalah merupakan amanat (pesan) bagi saya (pemilik slogan)."  Namun apakah memang demikian? Mengapa kata "Amanat" di sini kok bukan milik pemilih, melainkan menjadi "Amanat Saya" (pemilik slogan)? Coba kita perhatikan ilustrasi di bawah ini.

Dukungan Anda ==> Dukungan dari para pemilih

Adalah ==> berarti, merupakan, sama dengan

Amanat Saya ==> Pesan (milik) Saya

Jika demikian, maka bisa dimaknai seperti ini; "Saya ber-amanat kepada Anda untuk mendukung saya" yang artinya memohon, meminta, atau mengiba-iba.

Seorang kawan saya sempat bergumam, apakah terlalu sulit untuk mengatakan, misalnya; "Salurkan Amanat Anda melalui Dukungan kepada Saya" atau lagi misalnya; "Saya siap memegang amanat Anda" atau masih banyak kalimat lain yang lebih memiliki makna jelas dan transparan. Tokoh politik berkelas nasional akan mudah menemukan kalimat yang lebih baik, atau setidaknya memiliki banyak relasi dengan para pakar bahasa.

Lalu, mengapa pilihannya jatuh pada kalimat; "Dukungan Anda adalah Amanat Saya"? Padahal kalimat ini kurang bermakna jelas dan transparan? Ingat, kita sedang bicara masalah politik! Sikap antisipatif sangat diperhitungkan! Jangan sampai slogan politik menjadi bumerang di kemudian hari. Masih ingat dengan slogan politik “Katakan Tidak Pada Korupsi”? Kini jangan harap slogan itu akan kembali digunakan oleh partai atau politikus yang kini menjadi pesakitan karena melakukan korupsi.

Padahal pengguna slogan “Katakan Tidak Pada Korupsi” bisa saja berkelit begini, Kata "Tidak" disitu maksudnya adalah "Tidak Menolak"! [tresno legowo]

"Raja Dangdut" Rhoma Irama mengaku optimistis terkait rencana pencalonannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Apalagi Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga telah menegaskan keseriusan pihaknya untuk mengusung Rhoma sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.

"Tentunya harus optimistis, kalau pesimistis ya jangan maju," kata Rhoma Irama saat ditemui di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (30/12) malam.

Kepastian apakah nantinya Rhoma Irama yang akan dijadikan capres oleh PKB sebetulnya masih menunggu hasil survei. Karena selain Rhoma, juga masih ada nama lain yang diusung PKB, yakni Mahfud MD.

Rhoma yang berlatar belakang penyanyi dangdut dan ulama ini juga merasa tak perlu bertransformasi ke dunia politik terkait rencana pencalonannya tersebut.

"Buat saya politik, agama dan seni itu three in one, jadi saya tidak perlu bermetamorfosis dari seni ke politik. Sejak tahun 1977, saya juga sudah terjun ke dunia politik, jadi sebenarnya bukan hal yang baru," tegas penyanyi kelahiran Tasikmalaya, 11 Desember 1946 itu. [beritasatu]

Bangsa Indonesia dapat diibaratkan sekumpulan kepiting yang berada di baskom yang saling menarik ke bawah setiap kepiting yang berusaha untuk keluar dari baskom itu. Tingkah laku kepiting itu mengibaratkan bangsa Indonesia yang tidak memiliki budaya menjunjung atau mendorong setiap anak bangsa yang beprestasi atau memiliki kemampuan untuk maju.

Demikian diungkapkan oleh budayawan Muji Sutrisno SJ dalam diskusi kebangsaan yang diselenggarakan Gerakan Integritas Nasional (GIN) yang diketuai Salahuddin Wahid, di Café Domus, Jakarta (dalam rilis yang dikirim ke Tribunnews.com)

Akademisi dari Universitas Paramadina, Anies Baswedan, juga menilai saat ini bangsa Indonesia tengah mengalami krisis kepemimpinan. Menurut dia, persediaan tokoh-tokoh sebenarnya cukup banyak. Namun, tidak semua dapat menjadi sosok yang diinginkan rakyat. Salah satunya dilihat dari indikator sosok pemimpin yang seharusnya tegas dan kompeten.

“Kita punya banyak stok tokoh politik, tokoh bisnis, tokoh NGO yang bagus-bagus. Tetapi, kita butuh seorang pemimpin politik, yang menjadi pertanyaan kemudian, pemimpin politik yang seperti apa? Harusnya seorang memiliki jiwa kepemimpinan. Kita kekurangan tokoh demikian. Pemimpin nasional kita belakang ini tidak tegas. Ketidaktegasan itu ternyata menular luar biasa hingga ke bawah-bawahnya,” ujar Anies saat menghadiri talkshow Revitalisasi Kepemimpinan Nasional di Universitas Katolik Atma Jaya (kompas.com).

Di sisi lain, Ahli filsafat dan tokoh agama, Romo Franz magnis Suseno juga mengungkapkan; Saat ini negara membutuhkan Kepemimpinan dari seorang pemimpin yang berani, tegas, dan pandai untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh “Rakyat”. Bukan dari seorang pemimpin yang loyo dan hanya bisa turut bersedih atas permasalahan yang di alami rakyat tetapi tidak bisa untuk memberikan solusi.

Beliau juga menilai, pemerintah terlihat tidak berani dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dialami oleh masyarakat, seperti permasalah hak azasi manusia serta masalah korupsi dikalangan pemerintah yang semakin merajalela.

Tokoh senior partai golkar juga menambahkan, bahwa pemimpin yang baik, adalah pemimpin yang memikirkan kemaslahatan banyak orang, dan bukan pemimpin yang memikirkan permasalah pribadi. Rakyat sangat mengharapkan pemimpin yang profetik (kenabian), sederhana, jujur, dan tidak berorientasi pada kekayaan pribadi serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat (danielmsy.com).

Bang Haji Rhoma Irama Harus Jadi Presiden

Pemilihan umum atau pemilu presiden memang baru akan dilaksanakan pada tahun 2014, namun sudah banyak pemberitaan mengenai siapa yang layak menjadi presiden Indonesia yang baru. Salah satu yang mengejutkan adalah pernyataan Rhoma Irama mengenai ketertarikan dirinya untuk menjadi presiden.

Siapa yang tidak kenal Rhoma Irama? Dia adalah penyanyi dangdut yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat Indonesia. Bersama grup Soneta, Rhoma Irama banyak menghasilkan lagu-lagu yang memiliki makna-makna yang dalam. Rhoma pun dijuluki sebagai Raja Dangdut.

Lantas apa alasan Rhoma Irama tiba-tiba mau mencalonkan dirinya sebagai presiden? Menurut Rhoma Irama sendiri, beliau yakin bisa memimpin negara ini. Menurutnya, menjadi pemimpin tidak hanya diartikan sebagai presiden. Rhoma mengaku memiliki modal menjadi pemimpin Indonesia karena sering memberi khutbah saat shalat Jumat atau Idul Fitri yang menurutnya tidak jauh beda dengan memimpin negara ini. Beliau sering memberi dorongan dan motivasi melalui khutbah-khutbahnya, Hal ini dijadikan Rhoma Irama sebagai modal untuk beralih ke tugas pemimpin politik.

Modal lain Rhoma Irama adalah posisinya sekarang sebagai ketua salah satu ormas Islam. Rhoma Irama pun banyak didukung oleh para pemuka agama untuk maju sebagai presiden karena dianggap bisa memperbaiki akhlak bangsa Indonesia yang sudah merosot tajam. Karena faktor inilah, Rhoma Irama seperti merasa ada panggilan dari dirinya untuk memimpin bangsa Indonesia ini.

Rhoma Irama juga mengaku sudah kenal betul dengan negara Indonesia. Selama 40 tahun, Rhoma bersama grup Soneta-nya memang sudah berkeliling menyanyi hampir di seluruh pelosok Indonesia. Rhoma Irama menyampaikan visi misi untuk menpersatukan Indonesia lewat lirik-lirik lagunya. Memang banyak lirik-lirik lagu Rhoma Irama yang mendukung perjuangan Hak Asasi Manusia atau pemberantasan korupsi.

Rhoma Irama sendiri juga mengaku tidak memperdulikan jika ada yang meragukan kapabilitasnya sebagai calon presiden. Beliau mewajari hal ini karenaa tidak mungkin semuanya akan mendukung langkahnya maju sebagai presiden. Rhoma mencotohkan terpilihnya Barack Obama sebagai presiden Amerika yang tidak mendapat dukungan penuh dari warga Amerika. Obama meraih sekitar 51 persen suara, unggul tipis atas saingannya Mitt Romney. Untuk itu Rhoma Irama tidak mempersalahkan jika ada pihak-pihak yang tidak mendukungnya.

Rhoma Irama kini tinggal menanti dukungan partai politik yang akan mensokongnya pada pemilu 2014 nanti. Jika memang terealisasi, Rhoma Irama juga harus bersaing dengan kemungkinan calon-calon presiden lain seperti Aburizal Bakrie atau Prabowo Subianto.

Satu yang pasti, Rhoma Irama sudah memiliki image yang bagus di masyarakat. Selama ini Rhoma Irama dikenal sebagai penyanyi dangdut yang sering berdakwah dan menyiarkan nilai-nilai agama melalui karya-karyanya (zakipedia.blogspot.com).